Sosialisasi PERMENPUPERA Terbaru tentang FLPP

kemenpera

Deputi Bidang Pembiayaan menggelar acara sosialisasi terkait dua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permenpupera) yaitu Nomor: 20/PRT/M/2014  terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Permenpupera Nomor: 21/PRT/M/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Acara yang diselenggarakan di Lt. 9 ruang sebaguna gedung Kemenpera tersebut selain dihadiri oleh Jajaran Pejabat di lingkungan Kemenpupera hadir pula stakeholder yang berkepentingan di dalam kebijakan pembiayaan perumahan baik dari perbankan dan pengembang.

Deputi Kemenpupera Dr. Maurin Sitorus dalam sambutannya menyampaikan terkait Perpupera yang  baru akan membuat ketidakpastian yang selama ini akan menjadi pasti. Sitorus juga berharap untuk tahun 2015, Kemenpupera dapat mewujudkan pembangunan perumahan bagi MBR sesuai target. “ Untuk tahun 2015, kita memiliki anggaran untuk FLPP sebesar 5,1 Triliun dengan target pembangunan perumahan sebanyak 58.090 unit”, ujar Beliau.

Selanjutnya, Maurin Sitorus juga membahas mengenai pekerja informal. Berdasarkan keterangannya sebanyak 60% (enam puluh) Persen penduduk bekerja di sektor Informal. “ Pekerja Informal menjadi Pekerjaan Rumah bagi pemerintah dan pemerintah harus dapat memfasilitasi mereka lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sehingga dibutuhkan adanya jaminan asuransi. Oleh karena itu pemerintah harus duduk bersama supaya pekerja informal memiliki akses yang sama”, terangnya.

Disamping hal tersebut diatas Didik Sunardi selaku Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan dalam paparannya menyampaikan banyak hal terkait perubahan perpupera ini, “Perubahan – perubahan yang tertuang di dalam Permenpupera baru didasari kepada beberapa kebijakan yaitu adanya pembatasan Kredit Pemilikan Rumah Tapak sampai dengan 31 Maret 2015″.

Lebih jauh lagi, Didik Sunardi mengatakan bahwa perubahan kebijakan pokok terkait pengaturan mengenai pembatasan KPR Sejahtera sampai dengan 31 Maret 2015 hanya dilakukan untuk kota – kota dengan jumlah penduduk di atas 2 (dua) juta jiwa dan mengacu pada RTRW dan RDTR. Ketujuh kota dengan jumlah penduduk di atas dua juta meliputi: Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Bandung, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Bekasi.

Selain hal tersebut, perubahan kebijakan pokok yang tertuang di dalam Permenpupera baru tersebut juga menghapus ketentuan mengenai KPR Inden untuk rumah susun, penghapusan ketentuan mengenai pengambil alihan rumah yang mendapat bantuan pemerintah oleh Pusat Pembiayaan Perumahan dan penyesuaian nomenklatur organisasi Kemenpupera.

Sebelum berakhirnya acara tersebut, Sekretaris Kemenpera Bpk. Dr Rildo Ananda Anwar menyampaikan terkait kebijakan dari Bapak Wakil Presiden Indonesia yang menargetkan untuk pengurangan backlog sebanyak 1jt rumah untuk periode 2015-2019, “oleh karenanya kita didorong untuk mampu bekerja lebih baik lagi dan diperlukan sinkronisasi lebih erat agar target yang dicanangkan dapat tercapai”, tutupnya.

Sumber : pembiayaan.kemenpera.go.id,  Kamis 18/12/2014 (pukul 17.00 WIB)

Jangan Takut, Elang Group Masih Mengembangkan Perumahan di Cilebut!

nca2

Koordinat lokasi : -6.518734, 106.793847

Type 36/72,
Bentuk rumah sebagaimana tertera pada gambar di atas
Harga Rp. 363 juta all in (PPN, BPHTB, Biaya proses KPR Bank)
Cicilan KPR sekitar Rp. 3,3 juta (selama 15 tahun)

Berlokasi di pinggir jalan raya Cilebut-Bojong Gede
Hanya 5 menit dari Stasiun Cilebut sekitar 1 km

Info lebih lanjut hubungi :
Niftach : 0857-1009-0603

atau

www.peradabanland.co.id

Setelah 5 Tahun, Rumah Subsidi Boleh Oper Kredit

GP_Lido_Thumb

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengubah aturan terkait program subsidi perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Rumah yang mendapat subsidi ini bisa dialihkan ke pihak lain alias oper kredit setelah 5 tahun.

“Setelah 5 tahun, penerima FLPP bisa mengalihkan rumahnya ke pihak lain atau oper kredit,” ujar Sekretaris Menteri bidang Perumahan Rakyat Rildo Ananda Anwar saat dihubungi detikFinance, Jumat (26/12/2014).

Kebijakan ini diperbolehkan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20/PRT/M/2014. Aturan baru ini mengubah Permenpera No 3 tahun 2014 yang sebelumnya melarang oper kredit rumah subsidi bahkan dapat dikenakan sanksi.

Rildo menjelaskan, hak ini diperkenankan dengan pertimbangan bahwa ada kemungkinan seseorang mengalami peningkatan dari sisi pendapatan sehingga bisa membeli rumah tanpa perlu disubsidi oleh pemerintah.

“Misalnya waktu dia pertama mendapat fasilitas ini pendapatannya Rp 3,5 juta per bulan, kemudan setelah 5 tahun pendapatannya bertambah jadi Rp 5 juta. Kemudian dia ingin beli rumah tanpa subsidi, jadi boleh saja rumahnya itu dijual,” jelasnya.

Seperti diketahui, subsidi lewat FLPP diberikan kepada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 4 juta untuk cicilan rumah tapak dan masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 7 juta untuk cicilan rumah susun.

Tapi, rumah yang mendapat subsidi ini hanya bisa dipindah tangankan melalui lembaga penyalur yang sudah ditunjuk pemerintah. Misalnya bank yang memberikan fasilitas FLPP.

“Rumahnya hanya boleh dijual melalui penyalurnya. Jadi nggak boleh dijual ke sembarang pihak. Karena nantinya, rumah yang dijual itu akan dialihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan subsidi,” tutur dia.

Sumber : finance.detik.com tanggal 26/12/2014 (Pukul 16.25 WIB)

Revisi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

GSE1

Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono merevisi aturan yang sempat dikeluarkan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

Revisi tersebut terkait pemberian subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak (bukan rusun). Subsidi untuk rumah tapak tetap diberikan dengan syarat, yaitu untuk kawasan atau kota yang penduduknya tak padat.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian PU-Pera Maurin Sitorus mengatakan, dengan aturan baru ini maka pemberian subsidi bunga kredit perumahan tapak akan tetap diberikan atau dilanjutkan, setelah sebelumnya sempat akan dicabut mulai 1 April tahun depan.

“Hal itu sudah diresmikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014,” ujar Maurin Sitorus di Kantor Kementerian PUPR bidang Perumahan, Jakarya, Kamis (18/12/2014).

Pernyataan Maurin ini disampaikan dalam acara sosialisasi peraturan menteri PU-Pera bidang pembiayaan tentang perubahan Peraturan Menteri Pera Nomor 3 Tahun 2014 yang membatasi subsidi KPR FLPP hanya untuk rumah bertingkat berbentuk rusun alias high rise building dan meniadakan bantuan untuk rumah tapak alias landed house.

Aturan soal subsidi kredit perumahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 tidak jauh berbeda dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pera Nomor 3 Tahun 2014.

Subsidi kredit rumah tapak diberikan untuk masyarakat berpenghasialan sampai Rp 4 juta, sedangkan subsidi kredit untuk rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan sampai Rp 7 juta.

Subsidi kredit perumahan untuk rumah tapak ini hanya boleh diberikan untuk kota kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta jiwa. Sedangkan kota besar seperti Jakarta penduduknya sudah di atas 10 juta jiwa.

“Hanya boleh diberikan untuk kawasan dengan jumlah penduduk di bawah 2 juta orang penduduk. Ini lah bedanya, kalau dulu tidak diatur, sekarang diatur wilayah mana saja yang boleh,” sebutnya.

Dengan terbitnya aturan ini, maka kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terutama di daerah khususnya di luar Jabodetabek tetap dapat terpenuhi tanpa mengganggu tata ruang wilayah (RTRW).

“Intinya kekhawatiran konversi lahan besar-besaran bisa diatasi, tapi MBR tetap bisa dapat rumah murah yang layak,” pungkasnya.

Sebelumnya saat menteri perumahan rakyat (Menpera) Djan Faridz, telah menghapuskan subsidi bunga untuk rumah tapak (landed house) dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Maret 2015. Artinya mulai April tahun depan, tak ada lagi fasilitas bunga KPR tetap 7,25% selama 15-20 tahun untuk rumah tapak, atau hanya berlaku untuk rusun.

Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 3 Tahun 2014, disebutkan bahwa subsidi bunga untuk FLPP diperuntukkan bagi pembiayaan rumah susun, tidak lagi rumah tapak. Peraturan itu berlaku efektif mulai 1 April 2015.

Salah satu alasan kebijakan ini karena ada kekhawatiran konversi lahan produktif seperti pertanian untuk hunian. Selain itu, subsidi KPR untuk rumah tapak di sekitar Jabodetabek hanya memungkinkan MBR bisa membeli hunian jauh dari kota, karena harga tanah yang mahal di kota besar.

Sumber : detik.com, detikfinance Kamis 18/12/2014

Nih… Daftar Harga Rumah Murah yang Bebas Pajak!

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo, Selasa (24/6/20140, memaparkan isi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia, khususnya PMK Nomor 113/PMK.03/2014. Dalam peraturan tersebut Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah rumah yang luas bangunannya tidak lebih dari 36m2.Sri mengatakan, rumah-rumah tersebut memiliki harga jual yang tidak melebihi aturan. Rumah tersebut pun harus merupakan rumah pertama, digunakan sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam waktu lima tahun. Luas tanah rumah itu tidak kurang dari 60m2, dan perolehannya bisa dilakukan secara tunai atau melalui FLPP, non FLPP, atau melalui pembiayaan berprinsip syariah.

Namun, Sri mengatakan, harga hunian vertikal yang bebas pajak masih belum ditentukan. Dia memperkirakan tahun ini daftar tersebut akan keluar. Berikut ini daftar harga rumah tapak yang bebas pajak:

1. Jawa (kecuali Jabodetabek)/2014: Rp 105 juta, 2015: Rp 110,5 juta, 2016 Rp 116,5 juta, 2017: Rp 123 juta, 2018: Rp 130 juta

2. Sumatera (kecuali Kep Riau dan Bangka-Belitung)/2014: Rp 105 juta, 2015: Rp 110,5 juta, 2016: Rp 116,5 juta, 2017: Rp 123 juta, dan 2018: Rp 130 juta.

3. Kalimantan/2014: Rp 115 juta, 2015: Rp 121 juta, 2016: Rp 128 juta, 2017: Rp 135 juta, 2018: Rp 142 juta.

4. Sulawesi/2014: Rp 110 juta, 2015: Rp 116 juta, 2016: Rp 122,5 juta, 2017: Rp 129 juta, dan 2018: Rp 136 juta.

5. Maluku dan Maluku Utara/2014: Rp 120 juta, 2015: Rp 126,5 juta, 2016: Rp 133,5 juta, 2017: Rp 141 juta, 2018: Rp 148,5 juta.

6. Bali dan Nusa Tenggara/2014: Rp 120 juta, 2015: Rp 126,5 juta, 2016: Rp 133,5 juta, 2017: Rp 141 juta, dan 2018: Rp 148,5 juta.

7. Papua dan Papua Barat/2014: Rp 165 juta, 2015: Rp 174 juta, 2016: Rp 183,5 juta, 2017: Rp 193,5 juta dan 2018: Rp 205 juta

8. Kep Riau dan Bangka Belitung/2014: Rp 110 juta, 2015: Rp 116 juta, 2016: Rp 122,5 juta, 2017: Rp 129 juta, dna 2018: Rp 136 juta

9. Jabodetabek/2014: Rp 120 juta, 2015: Rp 126,5 juta, 2016: Rp 133,5 juta, 2017: Rp 141 juta, dan 2018: Rp 148,5 juta.

Tahun depan, per 31 Maret 2015, pemerintah memang akan meniadakan subsidi untuk rumah tapak. Namun, rumah tapak murah tersebut akan tetap bebas pajar pertambahan nilai (PPN) selama masih di bawah pengaturan harga jual yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia.

Menurut Sri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih bisa menikmati salah satu bentuk subsidi dari pemerintah, yaitu pembebasan PPN. Selain itu, bank, khususnya BTN, pun biasanya akan menawarkan jalan keluar dengan bunga yang tidak sebesar bunga KPR komersial.

“Subsidi paling tidak ada dua macam subsidi, yaitu bebas PPN dan FLPP. Tahun depan distop (untuk rumah tapak), hanya bebas PPN. Bunganya komersial, tapi bank akan menawarkan jasa mediasi perbankannya. BTN biasanya akan memberikan bunganya tidak terlalu komersial,” ujar Sri.

sumber : kompas.com

Keren… Menyulap Iklan Billboard Menjadi Rumah untuk Tunawisma!

www.designboom.com
Proyek ini memanfaatkan sudut-sudut kota yang dilanda iklan billboard yang mahal-mahal itu. Penggagas proyek tersebut kemudian mengirim proposal untuk meningkatkan fungsi dari struktur billboard dengan cara mengubah bagian dalam menjadi ruang hidup.

KOMPAS.com – Fenomena tunawisma di seluruh telah menjadi kekhawatiran hingga selama beberapa dekade. Mencari solusi untuk masalah ini menjadi tugas kompleks yang melibatkan koordinasi keterampilan dalam bidang sosio-psikologis dan administrasi.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah ‘Proyek Gregory’. Dirancang oleh Designdevelop, prioritas utama proyek ini adalah untuk mencari alternatif optimal untuk kebutuhan orang tanpa rumah melalui penggunaan billboard dan ruang-ruang iklan mereka.

Proyek ini memanfaatkan sudut-sudut kota yang dilanda iklan billboard yang mahal-mahal itu. Penggagas proyek tersebut kemudian mengirim proposal untuk meningkatkan fungsi dari struktur billboard dengan cara mengubah bagian dalam menjadi ruang hidup.

Rumah billboard tersebut akan menghasilkan biaya perawatan minimal, yang bisa dibayar melalui ruang sewa fasadnya. Di samping itu, para arsitek percaya, mereka masih bisa berhemat kendati mengambil biaya listrik yang dibutuhkan untuk billboard agar tetap menyala pada malam hari.

“Kami mencoba untuk mengoptimalkan pemakaiannya. Kita menemukan bahwa energi cahaya ini disimpan sepenuhnya dan bisa menutupi semua kebutuhan penggunaan interior,” tulis arsitek. Designdevelop.

Penelitian tersebut didasarkan pada temuan para arsitek itu di Republik Slovakia, terutama di kota Banska Bystrica. Di kota ini sangat mudah menerapkan konsep “rumah billboard” tersebut karena energi dan air jaringan yang ada begitu melimpah.

Namun, proyek perumahan ini mungkin bisa diterapkan di mana saja. Hanya, pelaksanaannya harus didahului dengan penelitian untuk mencari tempat yang memadai bangunan ini kelak didirikan.

Selain itu, harus dipikirkan matang-matang soal partner kerja, yaitu perusahaan dan investor yang akan berpartisipasi dalam realisasi atau sewa jangka panjang dari ruang-ruang iklan tersebut. Perusahaan-perusahaan itu akan diberikan logo resmi dan mereka bisa menempatkan di situs web perusahaan mereka sendiri atau bahan promosi lain dengan link langsung ke website proyek rumah billboard ini. Nilai tambahnya terletak pada pilihan untuk menyajikan satu perusahaan terhadap perusahaan sejenis sebagai tempat kesadaran sosial melalui program corporate social responsibility (CSR).

Adapun dalam proposalnya Designdevelop membentuk konsep segitiga dari bentuk billboard itu dan membaginya menjadi dua ruangan. Ruangan pertama terdiri dari pintu masuk, dapur, meja kantor, tangga, serta tempat tidur. Sementara itu, bagian kamar tidur di bawah itu adalah ruang penyimpanan.

Komponen kedua adalah kamar mandi dengan wastafel yang terletak di lemari, toilet dan sudut ruangan. Konstruksi bangunan ini diselesaikan dengan balok kayu, dasar beton, papan untai berorientasi, kayu atau baja tangga dan dua jendela.

sumber : kompas.com

Baja Ringan Bikin Proses Konstruksi Lebih Cepat


JAKARTA, KOMPAS.com- 
Baja ringan sebagai material pembuat rumah semakin popular. Bahan yang terbukti lebih tahan terhadap goncangan gempa tersebut juga kian luas digunakan, tidak hanya untuk bangunan-bangunan “darurat” pasca bencana, namun juga untuk rumah-rumah mewah di kota besar.
Hanya, edukasi mengenai pemilihan baja ringan yang tepat belum tersosialisasi dengan maksimal. Masyarakat masih memilih dan berpendapat “asal” baja ringan, maka konstruksi akan menjadi kuat. Padahal, belum tentu semua produk baja ringan menawarkan kekuatan yang sama.

Country VP Corporate & External Affairs NS BlueScope Indonesia Lucia Karina mengatakan, berhati-hati memilih produk baja ringan sangat disarankan. Pasalnya, salah memilih produk, dapat menimbulkan kerugian besar. Tak hanya materi, juga non materi.

Secara umum, sifat baja ringan adalah ringan, kuat dalam sistem terintegrasi,memiliki struktur fleksibel dan mampu menghadapi getaran, serta tidak menjalarkan api. Keuntungan-keuntungan ini sebenarnya sudah cukup meyakinkan masyarakat untuk menggunakannya.

“Penggunaan baja ringan juga efektif dan efisien dalam biaya. Salah satunya, kemudahan dalam pengangkutan (transportasi), karena produk ini dikemas sedemikian rupa,” ujar Lucia Kirana kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Bahkan, menurut Engineering and Development Manager dari NS Bluescope Lysaght Irosa Wahyudi baja ringan saat ini sudah bukan merupakan material alternatif, melainkan pilihan utama. Ada beberapa keuntungan utama yang bisa konsumen dapatkan bila menggunakan baja ringan.

Di antaranya; bila dibandingkan dengan rangka kayu, baja ringan tidak akan dihinggapi rayap. Selain itu, penggunaan baja ringan memungkinkan proses konstruksi sebuah bangunan lebih cepat ketimbang material konvensional. Karena produk baja ringan dirancang secara sistematis dan terkomputerisasi sesuai dengan perhitungan konstruksi bagian-bagian rumah dalam bentuk modul. Ada modul untuk dinding, ada pula untuk atap. Jadi para tukang tidak perlu repot membuat ukuran sendiri, tinggal mengikuti instruksi modul, baja ringan siap digunakan.

“Tentu, kekuatan baja ringan menghadapi iklim di sekitar lokasi pemasangan sangat tergantung tipe lapisannya,” cetus Irosa.

Irosa mengingatkan, tidak kalah penting dari bahan baja ringan adalah detil pemasangan, terutama jika penggunaan baja ringan dimaksudkan untuk menghadapi gempa. Namun, jika pemilik rumah masih ragu dengan penggunaan baja ringan untuk seluruh bagian rumah, dan masih bersikeras menggunakan bata untuk perimeter rumah, maka hal tersebut dapat “diakali” dengan menggunakan sistem penyekatan rumah dengan baja ringan dan papan gipsum di dalamnya.
Meski demikian, Irosa mengakui masyarakat masih menganggap penggunaan baja ringan bisa  membengkakan biaya bangunan karena 15 persen lebih mahal ketimbang material biasa. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan baja ringan justru mampu menekan biaya karena fundamentalnya lebih murah.
Sebagai perbandingan, untuk pembangunan rumah di luar Pulau Jawa, tepatnya di Kalimantan, biaya yang harus dikeluarkan bagi rangka atap rumah berbahan baja ringan tanpa dinding (dinding menggunakan struktur bata) sebesar Rp 31 juta. Rumah tersebut berukuran 42 meter persegi. Dengan kata lain, kemungkinan besar harga di Pulau Jawa yang memiliki akses lebih mudah, bisa dapat ditekan lebih rendah.
sumber : kompas.com

Target Rumah Subsidi di Sumsel Terancam Tidak Tercapai

PALEMBANG, KOMPAS.com – Tidak seperti sektor properti komersial yang terus memperlihatkan pertumbuhan, sebaliknya rumah subsidi di Sumatera Selatan justru tersendat. Meski target pembangunan tahun 2014 sebanyak 14.500 unit atau sama seperti tahun lalu, namun diyakini tidak akan terealisasi.

Ketua DPD REI Sumatera Selatan, Ali Sya’ban, mengutarakan hal tersebut saat dihubungiKompas.com, Jumat (4/4/2014).

“Tahun lalu saja yang merupakan puncak properti, kami hanya mampu merealisasikan 6.000 unit atau anjlok 20-30 persen. Kondisi tahun ini, kami perkirakan bakal lebih parah, karena ada faktor tahun politik (Pemilihan Umum, red). Pemilu menjadi penghalang para pengembang memproduksi rumah subsidi,” ujar Ali.

Selain itu, lanjut Ali, harga tanah yang sudah melejit ke kisaran angka Rp 75.000 hingga Rp 150.000 per meter persegi, ikut menghambat pembangunan rumah subsidi. Para pelaku industri rumah murah untuk PNS dan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) kesulitan untuk mendapatkan lahan.

“Kalaupun dapat, luasnya tidak seberapa. Kami pasti merugi jika harus menjual rumah dengan harga Rp 88 juta per unit. Modal kami habis untuk mengakuisisi lahan, sementara ongkos konstruksi juga meningkat 5 sampai 10 persen per meter persegi sejak 2013 lalu. Dengan kondisi demikian, kami tak mungkin lagi menjual dengan harga lama,” tandas Ali.

Oleh karena itu, tambahnya, para pengembang sangat berharap Pemerintah segera memutuskan harga baru rumah subsidi. Khusus untuk wilayah Sumatera Selatan berkisar antara Rp 105 juta-Rp 108 juta per unit.

sumber : kompas.com

Slide Presentasi Gathering Sabtu, 5 April 2014

Assalamualaikum

alhamdulillah sabtu kemarin acara gathering agen mahasiswa berjalan dengan lancar, dan antusias para mahasiswa menambah semangat kami untuk berkolaborasi bersama mereka. Terima kasih kepada peserta gathering yang sudah hadir kemarin dan selamat bergabung bersama Kami.
buat yang ketinggalan materi kemarin bisa download disini. [su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0BzVRhBiV43aIV0ljSG1uNUtKTG8/edit?usp=sharing” target=”blank” style=”flat”]Slide Presentasi[/su_button]
semangat berkarya!

NJOP Naik 140%, ‘Orang Kaya Lama’ di Menteng Bakal Jual Rumahnya

http://images.detik.com/content/2014/03/10/1016/131833_rumah.jpg
Jakarta -Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2014 di Jakarta secara otomatis akan menaikkan setoran pajak bumi bangunan masyarakat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun hal ini juga memberatkan para pemilik properti (tanah dan bangunan) yang harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih tinggi.

Sekretaris Jendral Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Endang Widjaja menilai bahwa dengan kenaikan NJOP yang tinggi di Jakarta memberatkan masyarakat untuk membayar pajak PBB.

Ia memberikan contohkan kalangan atas yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat lebih memilih untuk menjual rumahnya dan pindah di tempat lain karena pajak yang terlalu tinggi.

“Dengan kenaikan yang besar saya rasa jangankan masyarakat kecil, saat ini saja ada orang kaya lama yang tinggal di Menteng ada yang nggak kuat bayar pajaknya. Mereka lebih memilih menjual rumah terus cari rumah di tempat lain,” imbuh Endang kepada detikFinance, pekan lalu.

Endang menambahkan bahwa kenaikan NJOP yang tinggi ini akan memberatkan masyarakat namun tidak akan membuat banyak orang ramai-ramai pindah dari Jakarta.

“Memberatkan bagi masyarakat iya tapi nggak akan ada ramai-ramai pindah dari Jakarta kecuali di daerahnya ada bencana atau kena proyek,” tambahnya.

Endang menilai bahwa kenaikan NJOP sebenarnya tidak menjadi permasalahan jika kenaikannya masih sesuai dengan harga pasar yang ada saat ini, namun jika kenaikannya berlebihan hal ini akan berdampak yang merugikan masyarakat.

“Kenaikan sebenarnya tidak menjadi masalah asalkan sesuai dengan harga pasar yang ada saat ini jangan sampai kenaikan itu melebihi dari harga pasar karena kalau kenaikannya terlalu tinggi pasti merugikan,” jelas Endang.

APERSI tidak mempermasalahkan kenaikan NJOP yang ada di Jakarta, karena saat ini APERSI lebih banyak mendirikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah-daerah yang harga tanah berdasarkan NJOP maupun harga pasar yang masih rendah.

sumber : detik.com